Analisis Singkat PermenPAN 17 2013

Oleh  Abah Hamid

 Barusan saya  mendapatkan/membaca  PermenPAN no. 17 2013  (bisa didownload disini atau disini) juga tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Cukup mengejutkan, isinya tak jauh berbeda dengan draft yang dahulu sempat beredar dan diuji publik.

Berikut analisis PerMENPAN dan RB no. 17 2013,  tentu hanya pokok-pokoknya saja ya….

  1. Bab I pasal 1 ada istilah baru/khusus untuk menyebut jabatan fungsional dosen, yaitu Jabatan Akademik Dosen.
  2. Bab IV pasal 6 jenjang jabatan akademik dosen yaitu (ayat 3) (a) asisten ahli (IIIb), (b)  Lektor  (IIIc dan IIId), (c) Lektor Kepala (IVa, IVb, IVc) Profesor (IVd,IVe)
  3. dijelaskan dalam ayat (5) bahwa “…jenjang jabatan akademik dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” artinya jika angka kredit mencukupi maka seorang dosen bisa memiliki jabatan akademik lebih tinggi daripada pangkat dan ruang golongannya. Misalnya seorang lektor kepala ber-golongan IIId bisa menjadi Profesor IVa jika angka kreditnya mencukupi. nah ketika dia mengajukan kenaikan golongan per-dua tahun, maka dia tidak mesti mengumpulkan angka kredit lagi. Namun bisa juga sebaliknya bisa jadi pangkat dan ruang golongannya lebih tinggi daripada jabatan akademik-nya.
  4. Bab VIII pasal 14 ayat (2) “… Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun “berarti setiap tahun ada rekap pencapaian PAK. Bagus juga biar kinerja terkontrol dan inventarisasi dokumen lebih terarah. Biasanya bapak/ibu dosen panik mengumpulkan berkas menjelang pengajuan PAK saja.
  5. Bab IX pasal 24 Untuk pertama kali diangkat pada jabatan akademik asisten ahli atau lektor harus punya karya ilmiah di jurnal ilmiah, selain sayarat lain sudah S2 dan bergolongan IIIb dan nilai prestasi kerja baik.
  6. Pasal 25 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke jabatan akademik dosen dapat dipertimbangkan bila: memenuhi pasal 24, pengalaman mengajar paling kurang dua tahun dan ada formasi dosen.
  7. Pasal 26 (1) kenaikan jabatan (akademik) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang empat (4) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. Wah nambah setahun dari aturan sebelumnya yang 3 (tiga) tahun :(. Nampaknya semangat mengerem laju pengajuan jabatan fungsional nih, terutama Profesor, nampaknya pemerintah keberatan (bukan gak ada duitnya loh, catet) membayar tunjangan kehormatan Profesor.
  8. Pasal 26 (2)  kenaikan pangkat (golongan ruang) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang dua (2) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. sama saja dengan jabatan fungsional lain
  9. Pasal 26 (3) Untuk menjadi lektor kepala dan profesor harus memiliki ijazah Doktor. Bahkan di ayat (7) dinyatakan bahwa kenaikan jabatan akademik dosen dari LK ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar doktor. Aturan ini dikecualikan (ayat 8) apabila dosen ybs memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lain. (hmmmm makin susah jadi profesor, tapi ada kesempatan bagi yang berprestasi, hanya musti nuggu aturan lebih lanjutnya)
  10. Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi: (a) Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal ilmiah, (2)Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, (3)profesor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, (4) catatan: ini lebih mudah daripada di draft-nya, nampaknya banyak keberatan diakomodir. Di draftnya, untuk jadi lektor kepala saja musti nulis di jurnal internasional, tapi lebih berat dari aturan lama yang tak mensyaratkan tulisan di jurnal.
  11. Bab XI: untuk dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya (termasuk tugas belajar : pasal 3 (d) pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (pasal 31 ayat 5). Artinya, (seharusnya) publikasi selama tugas belajar dapat dihitung sebagai angka kredit ketika pengaktifan kembali sebagai dosen :)   Nah, semoga aturan di bagian ini betul-betul terimplementasi dalam juklak/juknis sehingga dosen2 yang tugas belajar menjadi semangat melakukan publikasi sehingga meningkatkan rating perguruan tinggi di Indonesia (dengan catatan mencantumkan nama perguruan tinggi asal di publikasi).
  12. Pertanyaan yang sering muncul sebelumnya, bagaimana dengan Lektor Kepala yang belum S3 (doktor). Hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan bab XIII Pasal 35 (1) “Dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka dosen yang menduduki jabatan lektor kepala dan belum berijazah Doktor (S3) tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, kecuali yang memiliki pangkat Penata, golongan  ruang IIIc dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi menjadi Penata Tingkat I golongan ruang IIId”. Jadi,  selamat untuk yang sudah menjadi lektor kepala dan tentu yang sudah S3, dan yang belum tetap semangat melipatgandakan upaya dan karya-nya.
  13. PermePAN ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 maret 2013 oleh MenPAn dan RB, serta diundangkan oleh menKUmHAM pada tanggal 21 Maret 2013.
  14. Ada seabrek lampiran, silahkan dilihat sehingga kita bisa menghitung sendiri angka kredit dan juga proporsi angka kredit ketika pengajuan jabatan akademik dosen tersebut. Juga ada lampiran soal tugas wewenang dosen.

Oke, demikian analisis singkat terhadap butir-butir tertentu yang menurut saya menarik atau baru. 

Hmmm dalam diskusi di FB ternyata ketahuan juga kalau PermenPAN ini dibuat terburu-buru dan kurang cermat. Terlihat dari terdapat dua Bab XI, yang satu tentang FORMASI (pasal 27-29) dan satu lagi PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN (pasal 30-33).

Kemudian soal tugas belajar, apakah angka kredit yang diperoleh berupa semua publikasi yang dilakukan atau hanya berupa selembar ijazah, juga debatable. Jika Pemerintah memang mau mendorong dosen selama tugas belajar berkarya semaksimal mungkin (kualitas dan kuantitas), sebaiknya semua publikasi dihitung. Jika ini dilakukan dan publikasi mencantumkan institusi di Indonesia, maka akan menaikkan rating institusi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia. begitu juga batas kepatutan yang selama ini menghambat dosen untuk berkarya sebaiknya juga dihilangkan. Kita tentu saja menunggu hal-hal baik dalam juklak/juknis/panduan operasional penghitungan angka kredit yang bersemangat mendorong dosen untuk berkarya, bukan sebaliknya.

salam.

 Sumber dari Blog AbahHamid

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s