Mereka Menyebut Kami “Orang Gila”

Di forum-forum nasional, setidaknya dua kali saya mendengar sebutan “orang gila” bagi pengelola jurnal. Yang pertama, saya mendengar ketika mengikuti workshop pengelolaan dan penyuntingan jurnal di Universitas Negeri Malang 12 tahun lalu, dan yang kedua di Universitas Indonesia yang pesertanya khusus pengelola jurnal seni 6 tahun lalu.
Anehnya, mereka tetap tertawa walaupun yang ditertawai adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan mereka bangga dengan “kegilaannya”. Bisa dimaklumi karena mereka adalah kumpulan orang-orang yang mencintai dunianya, dunia tulis-menulis dan pengelolaan jurnal. Mungkin karena imbalan finansial yang tidak memadai, waktu yang harus banyak disediakan, masih ditambah kadang disalahkan kanan-kiri jika ada keterlambatan terbit atau sedikit kesalahan yang menyebabkan mereka mendapat predikat itu. Namun karena “kegilaan mereka”  banyak jurnal di PT yang tetap eksis.

Berdasarkan diskusi di forum-forum sejenis yang sering saya ikuti, saya berkesimpulan bahwa banyak pengelolaan jurnal di pergurun tinggi PT masih dilakukan tidak profesional sebagaimana layaknya sebuah penerbitan jurnal. Salah satu penyebabnya adalah para pengelola sebagian besar adalah dosen yang tugas utamanya bukan sebagai tenaga administrator seperti jurnal.  Bukan semata-mata pengelola tersebut tidak mampu tetapi lebih disebabkan jumlah dosen dan waktu yang disediakan untuk mengelola itu terbatas. Memang banyak juga yang dikelola dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas di antara bagian seperti dewan editor, administrasi dengan jumlah yang memadai, fasilitas penerbitan yang memadai, distribusi yang baik, dan pendanaan yang cukup. Sehingga, tidak ada lagi istilah single fighter atau superman dalam pengelolaan jurnal ilmiah, yang ada adalah superteam. Para “superman” jurnal banyak terdapat di jurusan-juruan di PT dari pada superteam karena di sanalah mereka lahir dan berkarya dan berdedikasi. Jika ada pengembang jurnal terpusat di PT haruslah sebagai koordinator sehingga perhatian PT mestinya tidak hanya di tingkat pusat.

Rumit Pengelolaan
Penerbitan jurnal tidaklah hanya mengumpulkan artikel kemudian diterbitkan tanpa ditangani agar menjadi tulisan yang layak sebagaimana tata tulis ilmiah. Keberkalaan, penyuntingan, tampilan, dan hal-hal lain yang bersifat administratif juga harus diperhatikan dari pada sekedar memperhatikan substansi jurnal yang hanya memiliki poin 40 jika akan diakreditasi. Celakanya, hal-hal yang bersifat administratif seperti bukti  penyuntingan, korespondensi dan dampaknya, wajib kirim seperti ke LIPI dan Perpustakaan Nasional, serta ke pelanggan adalah kegiatan yang paling banyak menyita waktu dan tenaga. Lalu, siapa yang melakukan ini semua ? Kegiatan ini pastilah membutuhkan tenaga khusus dan professional yang tidak sekedar kerja sambilan kalau ingin jurnal yang dikelola teratur terbitnya dan berkualitas. Sementara, dosen yang diberi tugas pengelolaan juga perlu melakukan kegiatan rutin mereka seperti memberi kuliah, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin yang bisa dilakukan dosen cukuplah di bidang penyuntingan, atau yang lain yang tidak banyak mengganggu aktivitas utama lainnya yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Itulah sebabnya dosen-dosen yang mau mengerjakan semua kegiatan itu sering diberi predikat “orang gila”.

Menambah Pekerjaan Baru
Jika kebijakan publikasi karya ilmiah sperti dalam surat edaran Dirjen Dikti nomor 152/E /T/ 2012 benar-benar diberlakukan, maka akan menjadikan kegiatan penerbitan semakin padat dan sekaligus delimatis. Di satu sisi redaksi akan leluasa memilih naskah-naskah terbaik yang disebabkan membanjirnya naskah yang masuk, di pihak lain redaksi jurnal suatu PT juga harus memikirkan puluhan mahasiswanya sendiri yang antri minta dimuat tulisan-tulisannya. Padahal, jurnal yang berpredikat nasional, apalagi sudah terakreditasi memuat penulis dari lingkungan sendiri dengan persentase lebih banyak dari pada dari luar adalah pamali karena megurangi makna nasionalnya. Yang pasti skor penilaian akan berkurang dari unsur aspirasi wawasan. Pekerjaan penyuntingan juga semakin berat karena biasanya tulisan dari para penulis pemula biasanya membutuhkan kerja keras. Tentu para pengelola jurnal profesional tidak mau jika akhirnya jurnal yang sudah dirintis bertahun-tahun akan menjadi jurnal abal-abal karena sebuah kebijakan.

Jurnal Online
Penambahan jurnal baru dengan adanya Edaran Dirjen Dikti baik jurnal yang tercetak maupun dengan menerbitkan jurnal online masih harus disikapi hati-hati oleh PT. Jika pengelolaan jurnal-jurnal yang tercetak masih belum profesional menurut standar pengelolaan jurnal nasional maka menambah jurnal jenis online akan menambah permasalahan baru. Pada dasarnya pengelolaan jurnal online hampir sama dengan jurnal konvensional yang mensyaratkan adanya dewan editor yang kompeten, lembaga yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Bedanya adalah tulisan-tulisan yang sudah disunting berdasarkan hasil evaluasi dari para penyunting ahli tidak dicetak. Jurnal online juga seharusnya memiliki International Standard Serial Number (ISSN) tersendiri agar dapat dipertanggungjawabkan isi dan keabsahannya sehingga pembaca percaya dan mau membacanya. Nampaknya LIPI sebagai lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan ISSN di Idnonesia ini sudah siap dengan itu.
PT yang sudah memiliki nama besar tidak akan berani mempertaruhkan nama baiknya dengan menerbitkan jurnal online abal-abal yang disebabkan penanganan yang tidak baik. PT harus memperhitungkan masak-masak jurnal-jurnal tambahan yang akan diterbitkan dan jumlah lulusan (terutama S1) yang diharapkan bisa ditampung. Walaupun, tentunya tidak elok jika sebuah jurnal ilmiah hanya diisi oleh penulis dari kalangan sendiri. Orang-orang LIPI menyebutnya jurnal seperti ini desebut “Jurnal Mastrubasi”. Dewan editor mestinya menyediakan ruang bagi penulis luar PT jika ingin keilmiahannya juga diakui di luar PT. Namun demikian, bagi PT yang iklim akademisnya sudah mapan tentu penerapan aturan seperti Edaran Dirjen Dikti tersebut bukanlah hal yang mengagetkan. Yang terpenting justru pengelolaanya. Jika hanya mengandalkan tenaga dosen maka akan kuwalahan terutama jika jumlah lulusan sarjana dalam kurun tertentu cukup banyak. Jumlah ini akan semakin banyak jika kita membuka penulis luar untuk mengisi artikel. Padahal, kegiatan menyunting memerlukan waktu yang cukup. Akhirnya, predikat “orang gila” bagi pengelola jurnal yang bermakna “orang yang gila pekerjaan” berubah menjadi “gila beneran” yang disebabkan rasa tertekan oleh banyaknya pekerjaan. Harus ada pembagian tugas yang jelas dalam sebuah tim termasuk aturan di tingkat universitas. Misalnya, di samping membuat skripsi mahasiswa juga diwajibkan membuat makalah jurnal yang disesuaiakn dengan format penulisan jurnal yang dibimbing oleh pembimbing skripsi. Di samping itu, mahasiswa yang sudah pernah menulis di suatu jurnal ilmiah tidak perlu lagi membuat makalah yang berasal dari skripsi itu.

Pro dan Kontra
Kegaduhan menyangkut pemberlakuan SE Dirjen Dikti nomor 152/E /T/ 2012 tentang publikasi ilmiah bisa dimaklumi, mengingat kapasitas PT tidak sama. Oleh karena itu dengan tidak memberikan sangsi bagi PT yang belum melaksanakan surat edaran tersebut adalah hal yang bijaksana. Apalagi, kedudukan surat edaran bersifat pemberitahuan sehingga mestinya tidak ada sangsi bagi yang belum melaksanakannya. Namun demikian, pada akhirnya mereka yang belum siap akan menuju ke sana, mengingat tujuan kewajiban seperti tertuang dalam surat edaran tersebut  baik.

Banyak PT yang responsif mendirikan banyak jurnal, sebanyak prodi yang dimilikinya. Universitas negeri Semarang (Unnes) adalah salah satunya. Penangan jurnal yang serius setelah dibentuknya lembaga pengelolaan jurnal universitas yang disebut Pengembang Jurnal Unnes. Kina sudah 4 jurnal terakreditasi dan 31 jurnal terdindeks DOAJ, sebuah lembaga pengindeks internasional yang diakui DIKTI setelah Scopus

Sebenarnya kualitas sebuah perguruan tinggi salah satunya bukan dilihat dari berapa banyak jurnal yang diterbitkannya, tetapi berapa banyak dosen-dosennya yang menulis di jurnal-jurnal bereputasi. Banyak  PT yang seolah tak peduli dengan SE Dirjen Dikti tersebut. Atau mungkin pasrah dengan keadaan yang bakal terjadi. Kritikan dan komentar yang menyakut kebijakan ini juga sangat gencar. Kenyatannya tak ada berita yang menyatakan sangsi-sangsi bagi lulusan yang tidak menulis karya di jurnal ilmiah, terutama S1.

Gaung yang Tak Terdengar Lagi
Kini, tak terdengar lagi hingar-bingar para akademisi yang menyikapi SE Dirjen Dikti itu. Seperti disampaikan di atas, sunyinya isu itu sekarang bukannya mereka, PT, sudah melaksanakan semua dan dijalankan dengan baik pula. Tetapi lebih banyak “ancaman’ itu sudah tidak lagi menakutkan.
Jika kita cermati lagi, bunyi surat edaran butir kedua yang berbunyi “Untuk lulusan program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi DIKTI, bisa ditafsirkan tidak ada kewajian bagi lulusan S2 untuk menulis di jurnal ilmiah yang terakreditasi. Karena sebelumnya, para pengelola jurnal di PT baru saja dikagetkan dengan dikeluarkannya peraturan Dirjen Dikti No 49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah karena kriterianya diperketat dan cukup berat dijalani sehingga banyak jurnal ilmiah yang berguguran, turun status dari terakreditasi menjadi tidak terakreditasi. Untuk dapat terakreditasi sebuah jurnal harus mendapat skor minimal 70 (B), nilai C tidak ada lagi seperti aturan sebelumya. Keadaan ini tentu menjadi ironis dan tidak seimbang. Di satu pihak jumlah jurnal terakreditasi di PT menurun, di pihak lain kebutuhan penulis terutama lulusan magister meningkat. Padahal jurnal ilmiah sudah terakreditasi biasanya akan sulit ditembus bagi penulis pemula termasuk yang akan lulus magister. Kini, telah  turun pula aturan pengajuan akreditasi baru tahun 2014. Mulai 2016 tidak ada lagi jurnal yang mengajukan akreditasi secara manual (cetak), semua online, dengan aturan baru tentunya.

Dampak Positif SE Dirjen Dikti
Sebenanya ada dampak postitif dari SE itu. Sejak tahun 2012 gairah pengelolaan jurnal nasional sudah menunjukan kemajuan yang sangat signifikan. Kini grafik Indonesia sudah bergerak naik dalam jumlah jurnal yang sudah terindeks di Directory of Open Access Journal (DOAJ) yang tahun 2012  baru 44 kini sudah lebih dari 200 dan berada pada urutan 20 dunia, mengalahkan Malaysia, China, dan Rusia. Dikti memperkirakan jika jurnal-jurnal itu didorong dan diberi penguatan maka akan segera terindeks di Scopus. I

‘Pemaksaan’ Dirjen Dikti pengoprak-oprak dosen dan mahasiswa untuk menulis di jurnal (termasuk pembinaan jurnal) sebenarnya bisa ada hasilnya. Jika dalam dua tiga tahun mendatang jurnal yang terindeks di DOAJ segera terindeks di Scopus dan berbahasa Inggris maka kita bisa menyaingi Malaysia.

S. Suharto, Ketua editor jurnal Harmonia dan anggota Editor DOAJ, Lund University.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s